peraturan pelayanan publik. 2019/NO. peraturan pelayanan publik

Search. Peraturan Ombudsman. 41, BN. Bahasa Indonesia. 96 tahun. Permenkominfo No. MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK Manajemen pelayanan publik sebagai salah satu isu penting dalam reformasi birokrasi menjadi sesuatu yang terus berkembang dan penuh kritik. Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam acara Pengumuman Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji KIPP Tahun 2021 yang digelar secara virtual, Kamis (29/07). Pergub No. 33 Tahun 2012 tentang. Permenhan Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Administrasi Umum di. Untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas layanan publik, sebagai upaya untuk mendukung transparansi dalam sistem pemerintahan, guna mengoptimalkan pendapatan daerah dan. 2009 tentang pelayanan publik dalam pasal 1 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif. Sejak Tahun 2017, Mal Pelayanan Publik mulai digaungkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. Bahasa Indonesia. Peraturan Perundang-undangan. Dasar Hukum. Bahkan di mana layanan publik tidak disediakan secara publik atau atau dibiayai publik, untuk alasan sosial dan politik mereka biasanya tunduk pada peraturan yang berlaku untuk sebagian besar sektor ekonomi. PENDAPAT RESPONDEN TERHADAP PELAYANAN PUBLIK (Lingkari kode huruf sesuai jawaban masyarakat/responden) Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, untuk layanan penetapan tunjangan kinerja instansi Pemerintah. Jika leading sector pengawasan eksternal ini berjalan secara sinergi maka pelayanan publik berkualitas dan prima bisa dengan mudah kita wujudkan bersama. data dan informasi; b. diplomatic and consular list peraturan kekonsuleran video pelayanan konsuler penilaian kinerja pelayanan konsuler jadwal pelayanan kekonsuleran maklumat pelayanan jenis pelayanan survey kepuasan masyarakat layanan publik direktorat konsuler. Sebagaimana kita ketahui bersama. PERAN SERTA MASYARAKAT 7. Pemerintah Kota Depok . 4, LD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 No 4. PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Website resmi PPID DKI Jakarta. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 mengatur tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Selain prinsip-prinsip di atas, pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan pada asas-asasnya. Ketiga, Mutu, proses, dan hasil pelayanan. Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang -undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bertugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan pengguna layanan. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 10. Perpres ini. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan. FULL TEXT. sistem pelayanan terpadu; c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah. U. 5. 6. Mengingat: 1. Berikut adalah 9 contoh kuesioner pelayanan publik yang bisa anda tiru dan gunakan. 171840 views. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. 859/2019 tentang Pedoman Evaluasi Pelayanan Publik Berbasis Elektronik. Informasi Publik dan peraturan Pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Bahasa. Sesuai peraturan aparatur dalam proses pelayanan publik tidak meminta atau menerima pemberian dalam bentuk apapun, jangan sampai aparatur membiarkan budaya memberi. Namun, terdapat perbedaan dalam regulasi yang mengatur tentang mekanismePengaduan Masyarakat, yaitu PermenDesadan PDTT Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan PrioritasMonitoring dan Evaluasi Sarana Prasarana Ramah Kelompok Rentan Tahun 2022, Senin (29/08). bahwa dalam rangka untuk melayani setiap warga negara memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti; b. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK 6. 2 / SK/RSUD-KKM/2022 TANGGAL : April 2022 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI BAB I PENDAHULUAN 1. Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik ini dimaksudkan untuk mengatur lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik dalam rangka memberikan jaminan hukum bagi masyarakat penerima pelayanan publik dan landasan hukum bagi penyelenggara dan/atau pelaksana pelayanan publik di daerah. PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK - KEBIJAKAN PEMERINTAH Status. 1 Jenis Pelayanan Publik . PERKI No. go. ” Menurut undang-undang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Semarang. 25 Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, definisi dari pelayanan umum adalah: Segala. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Standar Pelayanan Hal tersebut diatur dalam Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik. Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7), Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER 05/M. nitayiswa@gmail. Pelaksana Layanan Informasi Publik; b. Gugus tugas, yaitu petugas pelayanan publik secara perorangan atau dalam bentuk gugus tugas yang ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan dan lokasi pemberian pelayanan tertentu. 1. Bidang. Kamis, 4 Mei 2023. Undang-undang Republik Indonesia (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Download; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Download; Peraturan Pemerintah (1)penyelenggara pelayanan publik (Peraturan Menteri No. Berlaku. 1. a. Terobosan jenis pelayanan yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung 38. Organisasi Penyelenggara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukan meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan. Peraturan Menteri Kesehatan NO. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat ABSTRAK: a. Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku. go. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan. 1587, jdih. Pengertian Pelayanan Publik. Pelayanan Publik Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. id : 30 hlm. Pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan bahwa : 1. go. Fasilitas parkir, ruang pelayanan dan meja layanan Konsultasi; b. JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengumumkan Top Inovasi pada ajang Kompetisi. 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Mengingat : 1. dalam menyelenggarakan layanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik, 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum (Permendagri 79/2018), Pasal 1 angka 1. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan. Peraturan Perundang-undangan. perlindungan bagi setiap penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang. maksud, tujuan, asas, dan ruang lingkup 3. Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Menimbang : a. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Nomor. Hasil penilaiannya pun dari yang memperoleh predikat kepatuhan tinggi hingga ada yang memperoleh kepatuhan rendah. Peraturan. Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan; Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021. Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;Pelayanan ialah melayani kegiatan yang hasilnya ditujukan untuk keinginan orang lain, baik individu atapun kelompok serta masyarakat. Pengertian. Kementerian Hukum dan. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektivitas. Peraturan Daerah. Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan. 2020. Undang-undang No. Pada hakekatnya perbaikan sistem dan prosedur pelayanan publik yang menuju pelayanan publik yang prima yang diberikan oleh aparatur/birokrat kepada masyarakat sebaiknya dilakukan dengan penuh perhatian sehingga diharapkan akan. 2. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi PublikSOAL PAKET 1. Materi Internalisasi Core Values dan BerAKHLAK; SAKIP; IKU Pemerintah Kabupaten Kediri; Reformasi. KETENTUAN PERALIHAN 10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017. administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M. Berdasarkan hasil Survei Ombudsman, dapat disimpulkan bahwa penyelenggara pelayanan publik di Indonesia belum memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. II. 33, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS. 2. METADATA PERATURAN. menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; Mengingat : 1. Sistem Data & Informasi. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggraan Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. Dalam PERMENPAN NO. 96. 1015, jdih. 13-14 Jakarta Pusat, 10110 Telp. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Tipe Dokumen. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 TAHUN 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);. Standar pelayanan publik adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Judul. Lokasi. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik secara terintegrasi dan. 3. : 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten /Kota. E. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 6. peran serta masyarakat 7. Lokasi. menpan. com - 08129347000 PEMERINTAH PUSAT (K/L) PENYELENGGARAAN. ketentuan peralihan 10. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; c. ABSTRAK: a. Bapak/Ibu/Sdr/i Responden. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Peraturan Pemerintah Nomor. 16 Dari observasi awal yang dilakukan penulis, ternyata. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3). 2014/No. Bidang. The. menjadikan pelayanan publik yang lebih berkinerja tinggi, efektif, dan efisien dengan mengintegrasikan sistem-sistem yang telah ada di kementerian/lembaga, 1. informasi layanan kementerian luar negeri untuk publik. Pelayanan publik adalah atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas. TENTANG PELAYANAN PUBLIK. 2020 No. Dalam peraturan tersebut, tertulis bahwa MPP diselenggarakan oleh organisasi. 01/2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan;layanan informasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik. Berlaku. Dalam Peraturan Pemerintah No. Pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. META KETERANGAN; Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: T. (3) Unit P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Lokasi.